Kadin Jatim Desak Percepat Belanja Pemerintah

Pewarta : Tim Redaksi | Editor : Hery Taufik

Jatimbisnis.com – Kadin Jawa Timur (Jatim) mendesak agar mempercepat belanja, sehingga laju perekonomian Jatim tahun ini lebih kencang dibandingkan 2020 yang terkontraksi -2,39 persen. 

Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan pandemi telah membuat perekonomian hancur bahkan di seluruh dunia mengalami kontraksi pada 2020. Untuk mengejar kembali pertumbuhan ekonomi yang lebih positif butuh stimulus yang menggairahkan berbagai sektor usaha.

“Agar kinerja awal tahun ini kembali bergairah dan bisa mendorong pertumbuhan lebih baik, maka realisasi belanja pemerintah harus dipercepat dengan proses tender pada bulan ini juga, karena umumnya belanja pemerintah itu baru dilakukan pada bulan keempat,” jelasnya, dilansir dari bisnis.com, Sabtu (6/2).

Menurutnya, belanja pemerintah menjadi salah satu kunci dalam menjaga daya beli masyarakat. Apalagi di saat kondisi kasus Covid-19 meningkat, pemerintah pun terpaksa harus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat guna menekan kasus baru.

Adik mengakui menggenjot sektor usaha saat ini memang belum bisa maksimal lantaran kendala pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun setidaknya masih ada sektor usaha lain yang tidak terpengaruh pelaksanaan PPKM, yakni sektor konstruksi. Apalagi, pemerintah sendiri telah melakukan pemetaan proyek prioritas guna mendorong pemulihan ekonomi.

“Sektor konstruksi tidak masuk dalam pembatasan kegiatan PPKM, dan sektor ini pula termasuk padat karya. Jika sektor ini bergerak lebih cepat, maka daya beli masyarakat ikut terdongkrak,” katanya.

Sektor lain yang masih membutuhkan dorongan pemerintah adalah sektor perhotelan dan pariwisata serta restoran yang hingga kini belum bisa bergerak leluasa. Kinerja ekonomi di kuartal I/2021 ini pun diperkirakan masih akan terasa berat, mengacu pada kondisi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang minus 2,39 persen ditambah dengan pembatasan kegiatan hingga berjilid-jilid.

“Stimulus bagi sektor ini sangat diharapkan, bisa berupa keringanan pajak sepanjang tahun atau lainnya mengingat mereka cukup kesulitan, terutama juga dalam menjaga agar tidak ada PHK bagi karyawannya,” imbuhnya. ***

By Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *